Bunga KPR Subsidi Tetap, Pemerintah Perluas Kuota Rumah
JAKARTA - Masyarakat berpenghasilan rendah kini dapat bernapas lega.
Pemerintah memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak mengalami kenaikan, sekaligus menambah kuota rumah untuk meningkatkan akses kepemilikan hunian layak. Kebijakan ini menjadi sinyal nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Keputusan pemerintah menjaga bunga KPR subsidi tetap rendah disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Baca JugaPrudential Luncurkan Asuransi Jiwa Eksklusif untuk Nasabah UOB
“Bunga KPR rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Artinya, ini luar biasa keberpihakan kepada rakyat,” tegas Maruarar. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sektor perumahan tetap bergeliat. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, termasuk target penyediaan tiga juta rumah selama masa pemerintahannya.
Tidak hanya menjaga bunga tetap rendah, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, kuota yang semula 220 ribu unit dinaikkan menjadi 350 ribu unit. Lonjakan kuota ini menandai keseriusan pemerintah memperluas akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga September 2025, penyaluran anggaran untuk program rumah subsidi telah mencapai Rp22,67 triliun dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan FLPP, termasuk subsidi bunga hingga 10 persen, sehingga cicilan rumah tetap terjangkau. Maruarar menekankan bahwa rumah subsidi bukan sekadar menyediakan tempat tinggal.
“Rumah subsidi bukan hanya atap tempat tinggal, tetapi juga mesin penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi rakyat,” kata Maruarar. Pernyataan ini menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berantai yang signifikan: membuka lapangan kerja bagi tukang bangunan, menghidupkan warung makan di sekitar lokasi, hingga menggerakkan industri bahan bangunan.
Keberadaan rumah subsidi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Setiap unit rumah yang dibangun bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Ini memberikan peluang bagi pedagang, penyedia bahan bangunan, dan pekerja konstruksi, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Selain itu, kepastian bunga tetap dan tambahan kuota juga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Dengan cicilan yang terjangkau, keluarga berpenghasilan rendah dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan anak, kesehatan, atau usaha produktif.
Pemerintah menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi adalah bagian dari strategi pembangunan nasional. Rumah bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga alat penggerak ekonomi yang memperkuat fondasi perekonomian. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik, memperkuat konsumsi domestik, dan menciptakan lapangan kerja.
Program KPR subsidi yang didukung dana triliunan rupiah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah layak tanpa terbebani bunga tinggi. Maruarar menekankan bahwa rumah subsidi adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat, terutama mereka yang membutuhkan hunian layak dengan biaya terjangkau.
Dengan kepastian bunga tetap, kuota yang lebih besar, dan dukungan anggaran signifikan, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih luas untuk memiliki rumah sendiri. Kebijakan ini bukan hanya menekankan aspek sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana perumahan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Langkah pemerintah menjaga stabilitas bunga KPR subsidi dan memperluas kuota rumah menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan tidak hanya mengutamakan angka, tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat. Ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Rekomendasi
