Pembangunan Listrik: Strategi Energi Mandiri dan Lapangan Kerja
JAKARTA - Pemerintah melalui PT PLN (Persero) kini mengebut realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai upaya strategis tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi serta penciptaan lapangan kerja.
RUPTL menargetkan penambahan kapasitas listrik baru sekitar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Proporsi terbesar dari tambahan kapasitas ini akan berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi, sebagai langkah transisi menuju listrik bersih sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Dokumen RUPTL menjabarkan rincian komposisi kapasitas listrik yang akan dibangun, meliputi pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS), pembangkit dengan pompa air (pumped storage), serta pembangkit fosil yang tetap digunakan sebagai penyangga sistem agar distribusi pasokan listrik lebih stabil.
Baca Juga
Seiring dengan pembangunan pembangkit listrik baru, PLN juga merencanakan pengembangan infrastruktur transmisi dan gardu induk secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk yang memadai menjadi kunci agar pasokan listrik dapat tersalurkan secara merata dan andal, tanpa hambatan di berbagai wilayah.
Program ini diperkirakan memerlukan investasi mendekati Rp2.967,4 triliun. Sebagian besar dana akan diperoleh melalui kemitraan dengan pihak swasta, melalui skema Independent Power Producer (IPP), yang diproyeksikan menyumbang sekitar 70–73 persen dari total investasi.
Selain meningkatkan kapasitas listrik, pelaksanaan RUPTL juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Kesempatan kerja ini mencakup seluruh tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, manufaktur, hingga operasi dan pemeliharaan, sehingga memberi dampak ekonomi yang luas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa RUPTL bukan sekadar dokumen teknis, tetapi bagian dari strategi untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja di Indonesia. “RUPTL 2025–2034 adalah wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat energi bersih, merata, dan berkelanjutan,” ujar Bahlil.
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyoroti pentingnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar dalam mendukung transisi energi nasional. Menurut Fabby, proyek ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi, tetapi juga mendorong munculnya “green jobs” dan menstimulasi perekonomian pedesaan.
“PLTS skala besar akan memperkuat ketahanan energi nasional dan membuka green jobs di wilayah sepanjang Nusantara,” kata Fabby. Dengan demikian, proyek ini memiliki manfaat ganda: memperkuat pasokan listrik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah menekankan bahwa percepatan proyek listrik ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai swasembada energi. Dengan RUPTL sebagai panduan, penambahan kapasitas listrik akan diarahkan secara tepat guna, memanfaatkan potensi energi terbarukan, dan memastikan pasokan energi tersedia secara merata.
Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta melalui skema IPP diharapkan mempercepat realisasi proyek, sambil menekan beban pemerintah dalam hal pendanaan. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi sektor industri lokal untuk berkembang, misalnya dalam manufaktur peralatan pembangkit listrik, konstruksi transmisi, dan teknologi penyimpanan energi.
Proyek infrastruktur energi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Dengan ketersediaan listrik yang lebih handal dan ramah lingkungan, diharapkan industri di seluruh daerah dapat beroperasi lebih optimal, mendorong produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, pengembangan PLTS skala besar dan BESS di berbagai wilayah diharapkan juga memperkuat distribusi energi bersih, menurunkan emisi karbon, dan mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta memajukan keberlanjutan lingkungan hidup.
Keseluruhan rencana RUPTL 2025–2034 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan energi bukan sekadar soal angka kapasitas, tetapi juga soal transformasi ekonomi dan sosial. Dengan menyasar energi terbarukan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur nasional, proyek ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang holistik: energi bersih, merata, dan berkelanjutan.
Dengan momentum percepatan ini, Indonesia diproyeksikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan menyediakan peluang kerja yang signifikan bagi generasi muda. RUPTL 2025–2034 menjadi fondasi strategis bagi ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat di era transisi energi.
Rekomendasi
.jpg)
